Aspek Pengelolaan Sampah Medis

Aspek-Aspek Dalam Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Sakit

Pengelola Sampah Rumah Sakit sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sampah dari setiap unit pelayanan fungsional dalam rumah sakit dikumpulkan oleh tenaga perawat khususnya yang menyangkut pemilahan sampah medis dan non-medis, sedangkan ruangan lain bisa dilakukan oleh tenaga kebersihan.
  2. Proses pengangkutan sampah dilakukan oleh tenaga sanitasi dengan kualifikasi SMP ditambah latihan khusus.
  3. Pengawas pengelolaan sampah rumah sakit dilakukan oleh tenaga sanitasi dengan kualifikasi D1 ditambah latihan khusus.

Untuk mengukur efektifitas dan efisensi pengelolaan sampah di rumah sakit harus dilakukan evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sampah. Berbagai indikator yang dapat digunakan antara lain:

  1. Akumulasi sampah yang tidak terangkut atau terolah
  2. Pengukuran tingkat kepadatan lalat (indeks lalat)
  3. Ada tidaknnya keluhan, baik dari masyarakat yang tinggal disekitar rumah sakit, pengunjung, pasien, dan petugas rumah sakit.

Sistem Pengolahan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung (B SN, 2002)

Kelima aspek tersebut meliputi Aspek Teknis Operasional, Aspek Kelembagaan, Aspek Hukum dan Peraturan, Aspek Pembiayaan dan Aspek Peran Sera masyarakat.

Aspek Teknis Operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar­dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir.

Aspek Kelembagaan.

Didalam kegiatan pengelolaan sampah membutuhkan sejumlah tenaga dengan penyusunan struktur organisasi untuk menentukan hubungan-hubungan dan tugas­tugas serta tanggung jawab individu. Hal ini sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah karena banyaknya kegiatan di dalamnya. Banyaknya pembagian kegiatan dalam struktur organisasi bergantung dari besarnya organisasi.

Aspek Hukum dan Peraturan.

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Berbagai peraturan dan perundangan sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Program Kesehatan Lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 162 menyatakan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi,maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal 163 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.

Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum

Pada ayat 3 lingkungan sehat seharusnya bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar dan makanan yang terkontaminasi.

Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Rumah sakit juga menghasilkan limbah B3. Untuk itu didalam program kesehatan lingkungan Rumah sakit juga diperkuat dengan PP Nomor 85 tahun 2009. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pada pasal 9 juga disebutkan bahwa:

  1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
  2. Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3.
  3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah di da1 am negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3.
  4. Pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

Pada Tabel 2 lampiran PP no 85 tahun 2009 Rumah sakit termasuk penghasil limbah B3 dari sumber yang spesifik dengan jenis limbah sebagai berikut :

  • a.     Limbah klinis
  • b.     Produk farmasi kadaluarsa
  • c.     Peralatan laboratorium terkontaminasi
  • d.     Kemasan produk farmasi
  • e.     Limbah laboratorium
  • f.      Residu dari proses insenerasi
  • g.     Pelarut
  • h.     Bahan kimia kadaluarsa
  • i.      Residu sampel

Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, yang mempertimbangkan :

  1. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.
  2. Oleh karena itu (tindak lanjut poin a), perlu penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan rumah sakit telah diterbitkan Pedoman Sanitasi Rumah Sakit tahun 2002 dan Persyaratan dan Petunjuk Teknis Tata cara Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit tahun 1993 oleh Direktur Jenderal PPM dan PLP yang merupakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan dan sekaligus landasan hukum upaya peningkatan kesehatan lingkungan rumah sakit di Indonesia.

Aspek Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di rumah sakit tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan di Indonesia lebih di arahkan kesistem pembiayaan sendiri yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat serta dari retribusi konsumen sampah yaitu pihak rumah sakit.

Aspek Peran Serta Masyarakat.

Masyarakat perlu mengetahui system dan cara-cara kerja dari pengelolaan sampah. Informasi tersebut bisa disampaikan melalui poster, pamflet dan penyuluhan.

Incoming search terms:

  • jurnal aspek dan hukum pengelolaan kesehatan lingkungan
  • penjelasan dari aspek operasional aspek kelembagaan aspek pembiayaan aspek peran serta dan aspek peraturan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop Diets

Weight Loss Diet

Blogroll

Recent Posts

About Me

Image and video hosting by TinyPic

    Secara garis besar blog yang sedang anda baca ini berisi beberapa katagori :

    INSPEKSI SANITASI Antara lain berisi checklist indikator dan parameter untuk mengukur dan menilai aspek sanitasi pada berbagai jenis sarana sanitasi.

    SANITARIAN GUIDE Berisi antara lain petunjuk teknis dan berbagai literature yang mendukung tugas dan fungsi Sanitarian maupun Public Health.

  • PUBLIC HEALTH INFO
  • Berisi berbagai informasi public health yang up to date.

  • INFO DIET
  • Berisi informasi diet dan tips hidup sehat lainnya.

    Best Regards

    MUNIF ARIFIN

    Dinkes Kab. Lumajang
    Email : munif.arifin@gmail.com